Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrat menyebut, tidak ada kriteria bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak boleh berasal dari partai politik tertentu.
Hal itu menanggapi permintaan Partai NasDem supaya Anies tak memilih bacawapres dari partai politik tertentu.
"Dalam kriteria yang telah ditetapkan, tak ada sama sekali kriteria yang tak membolehkan figus berlatar belakang parpol," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).
Dia mengingatkan, syarat dan kriteria bacawapres pendamping Anies sudah tertuang dalam piagam kerja sama politik Koalisi Perubahan dan disepakati tiga partai.
Apabila belakangan Anies menambahkan kriteria baru, Kamhar menilai hal itu wajar dilakukan. Apalagi tambahan kriteria itu sangat relevan dengan posisi Koalisi Perubahan.
Adapun tambahan kriteria yang dimaksud yaitu, Anies mencari figur bacawapres yang bebas masalah hukum.
"Kriteria 0, yaitu tak memiliki beban masa lalu atau tak bermasalah dan memiliki keberanian ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," tegas Kamhar.
Partai Demokrat lantas balik mengkritik Partai NasDem. Kamhar mengatakan, larangan memilih bacawapres berlatar belakang partai politik tidak masuk akal.
Menurutnya, permintaan itu bertentangan dengan fitrah partai politik sebagai wadah kaderisasi dan sumber rekuitmen kepemipinan.
"Jika ada yang mewacanakan untuk Cawapres non parpol, hemat saya ini kurang pas. Fungsi partai politik itu sendiri antara lain adalah kederisasi dan sumber rekruitmen kepemimpinan," kata Kamhar.
"Jadi wacana ini bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta pemilu," tegasnya.
Belakangan, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menguat bakal dipilih Anies sebagai bacawapresnya. Partai berlambang Mercy itu kerap menegaskan bahwa AHY sesuai dengan seluruh kriteria yang disyaratkan.
Namun, Partai NasDem mewanti-wanti bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ketika memilih bakal calon wakil presiden (bacawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengingatkan, dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan, semua partai yang bekerja sama sepakat untuk menyerahkan keputusan pemilihan bacawapres kepada Anies.
"Kalau kita baca piagam deklarasi Koalisi Perubahan, di dalam poin tiga itu sangat jelas bahwa mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih cawapresnya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (1/8).
Dia lantas menyinggung, dalam piagam tersebut juga tertulis tiga kriteria untuk memilih bacawapres. Diantaranya yaitu bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi dan bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif.
Adapun yang dimaksud dengan figur yang dapat membantu kemenangan yaitu, tokoh tersebut dipilih sebagai bacawapres untuk mengisi ruang-ruang kosong di wilayah mana dukungan terhadap Anies tidak maksimal. Selain itu juga menjadikan Koalisi Perubahan stabil, dan tidak standar ganda.
"Ketika Anies sudah memilih Si Fulan untuk menjadi Cawapres, maka, Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah," kata Ali.
Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada Anies supaya memilih bacawapres sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati.
Ali menegaskan, jangan sampai Anies memilih bacawapres dari figur tertentu dengan pertimbangan tokoh tersebut memiliki partai politik.
"Seseorang dipilih sebagai Cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbanganya Anies bisa maju saja," tegasnya.
