Tim Editor
ERA.id - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan Almuzammil Yusuf mengatakan, berbagai upaya mencari titik tengh perbedaan di antara partai politik dalam Koalisi Perubahan sudah dilakukan. Namun upaya itu tak kunjung mencapai kata sepakat.
Hal itu menanggapi gonjang ganjing di Koalisi Perubahan setelah beredarnya kabar Anies Baswedan memutuskan secara sepihak menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
"Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," kata Muzammil dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/9/2023).
Meskipun Koalisi Perubahan diterpa isu tak sedap, dia menekankan bahwa PKS tetap berpegang kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII, bahwa partainya ikut menguusung dan mendukun Anies maju sebagai cawapres.
"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," ujarnya.
Selain itu, PKS juga masih berpegang pada Piagam Koalisi Perubahan, yang salah satu poinnya memberikan kewenangan kepada Anies selaku capres yang diusung untuk menentukan cawapresnya.
"Kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan," katanya.
Lebih lanjut, Muzammil meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar Pemilllu 2024 serentak berjalan damai dan adil.
"Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia," kata Muzammil.
Sebelumnya, Partai Demokrat menuding bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkhianati kerja sama politik dengan partainya dan PKS.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Anies diam-diam menyetujui kerja sama antara Partai NasDem dan PKB untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Kabar tersebut diklaim sudah mendapat konfirmasi dari orang terdekat Anies yang juga anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan yaitu Sudirman Said.
Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh Anies kepada Demokrat pada Kamis (31/8).
Riefky mengatakan, persetujuan Cak Imin menjadi pendamping Anies merupakan keputusan sepihak hasil inisiatif Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Atas peristiwa tersebut, maka Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketika parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tegas Riefky.
