Sering Disebut 'Pak Lurah', Jokowi: Saya Bukan Lurah, Saya Presiden Republik Indonesia!

ERA.id - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya adalah kepala negara Indonesia, bukan lurah seperti yang banyak "dikodekan" oleh para politisi.

Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Awalnya, dia menyinggung soal dinamika politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mulai menghangat. Namun, di kalangan partai politik dan politisi kerap kali menyebut kata 'Pak Lurah' jika disinggung mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku, dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanta capres dan cawapresnya, jawabannya 'belum ada arahan Pak Lurah'," kata Jokowi.

Dia mengaku, awalnya sempat bertanya-tanya siapakah sosok 'Pak Lurah' yang banyak disebut-sebut oleh para politisi dan partai politik itu. Belakangan, dia menyadari, 'Pak Lurah' merupakan kode untuk merujuk namaya.

"Saya, saya sempat mikir, siapa ini 'Pak Lurah'. Sedikit-sedikit kok 'Pak Lurah'. Belakangan saya tahu, yang dimaksud 'Pak Lurah' ternyata saya," ucap Jokowi yang disambut tawa seisi Ruang Rapat Paripurna.

Mengetahui hal tersebut, secara tegas Jokowi mengatakan bahwa dirinya adalah presiden RI, bukan seorang lurah.

"Iya, saya jawab saja. Saya bukan Lurah! Saya adalah Presiden Republik Indonesia! Ternyata, ternyata 'Pak Lurah' itu kode," kata Jokowi.

Lebih lanjut, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan bahwa dirinya bukan siapa-siapa yang bisa menentukan arah politik suatu partai. Terlebih berkaitan dengan menetapkan pasangan capres dan cawapres.

Jokowi mengingatkan, berdasarkan konstitusi yang berlaku, pasangan capres dan cawapres hanya dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara dirinya bukan elite partai politik.

"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan UU, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik, dan koalisi partai politik," ucapnya.

"Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi," tegas Jokowi.