Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo menyinggung banyak pihak yang memasang foto dirinya untuk disandingkan dengan bakal calon presiden (bacapres) tertentu. Padahal, masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum dimulai.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana," kata Jokowi.
Dia mengaku, banyak menemukan spanduk ataupun poster wajahnya di berbagai daerah bahkan hingga ke tingkungan perkampungan.
Namun, dalam spanduk atau poster itu, gambar wajahnya tak tampil sendirian. Melainkan disandingan dengan bacapres tertentu.
"Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A eh ada, ke kota B eh ada, ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan desa ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres," kata Jokowi.
"Ya saya kira, menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja," imbunya.
Meski tak masalah fotonya dipakai untuk mempromosikan bacapres tertentu, Jokowi sempat menyinggung sejumlah politisi dan partai politik yang menyebut dirinya sebagai 'Pak Lurah'.
Kode 'Pak Lurah', kerap disebut saat para elite parpol disinggung soal pasangan capres-cawapres yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabanya belum ada arahan 'Pak Lurah'. Saya, saya sempat mikir, siapa ini 'Pak Lurah'. Sedikit-sedikit kok 'Pak Lurah'. Belakangan saya tahu yang dimaksud 'Pak Lurah' ternyata saya," kata Jokowi.
"Iya, saya jawab saja. Saya bukan Lurah! Saya adalah presiden Republik Indonesia," tegasnya.
mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan bahwa dirinya bukan siapa-siapa yang bisa menentukan arah politik suatu partai. Terlebih berkaitan dengan menetapkan pasangan capres dan cawapres.
Jokowi mengingatkan, berdasarkan konstitusi yang berlaku, pasangan capres dan cawapres hanya dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara dirinya bukan elite partai politik.
"Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenng Pak Lurah sekali lagi," tegas Jokowi.
Meski begitu, dia cukup maklum. Menurutnya, sudah menjadi nasib seorang presiden kerap dijadikan alibi dan tameng.
"Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden utuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," pungkasnya.
