Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan cukup berat menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurutnya, pekerjaan rumah terberat setelah koalisi politik terbentuk adalah menentukan cawapres. "Jadi benar, koalisi kita punya agenda besar, mencari wapres tidak mudah," kata Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri HUT ke-25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Senin (28/8/2023) kemarin.
Sembari berkelakar, Prabowo melemparkan ide supaya aturan jumlah wakil presiden (wapres) dalam konstitusi yang berlaku diubah tidak hanya satu saja, melainkan diisi oleh empat orang.
Dia bahkan meminta saran dari Ketua Umum PBB yang juga pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, apakah bisa mengubah aturan yang berlaku. Menurutnya, beberapa negara sudah menerapkan wapres lebih dari satu orang.
"Kalau saya mau tanya Prof Yusril, bisa enggak kita ubah wapresnya empat saja gimana? Wapres satu, wapres dua, di beberapa negara ada lho," ujar Prabowo.
Alasannya memiliki ide tersebut lantaran menurutnya di Indonesia banyak orang-orang hebat yang pantas menjadi pemimpin. "Karena begitu banyak orang hebat," ucapnya.
Meski begitu, dia meyakini akan menentukan satu tokoh untuk menjadi cawapres mendampingi dirinya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tentunya penentuan cawapres akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
"Tapi, saya percaya apa yang disampaikan Pak Zulhas (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan). Ini nanti kita laksanakan tradisi kita, warisan nenek moyang kita, adat budaya bangsa kita, yaitu musyawarah, musyawarah untuk mufakat," ucapnya.
Sebagai informasi, Partai Gerindra memandatkan Prabowo kembali maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Pencapresannya itu mendapat dukungan dari empat partai politik yaitu Golkar, PKB, PAN, dan PBB.
Namun, masing-masing partai sama-sama mengajukan nama untuk dipilih sebagai cawapres. PKB misalnya mendesak agar ketua umumnya yaitu Muhaimin Iskadar dipilih menjadi cawapres, sementara Partai Golkar berkeinginan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Sementara PAN mengajukan nama Menteri BUMN Erick Thohir.
