Tim Editor
ERA.id - Partai NasDem buka suara prihal surat pinangan Anies Baswesdan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berisi ajakan menjadi cawapres.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan, surat itu belum sah karena belum ada persetujuan dari partai politik di Koalisi Perubahan.
"Ya surat biasa saja kan, enggak ada hal menjadi komitmen bersama tiga koalisi, enggak ada," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Dia mengatakan, surat itu hanya salah satu tahapan dari isi piagam kolaisi perubahan, yaitu menyerahkan keputusan soal cawapres kepada Anies.
Dia menjelaskan, setelah Anies menetapkan satu nama, maka harus dikembalikan lagi kepada partai politik di Koalisi Perubahan, apakah menyetujui atau tidak. Lagipula, tak ada yang tahu apakah AHY sudah membalas surat tersebut atau belum.
"Nah, setelah itu masih ada satu langkah lagi, tiga ketua umum harus bertandatangan menyetujui kalau AHY cawapres," kata Sahroni.
Oleh karena itu, meskipun ada surat pinangan, tapi masih dalam tahap lobi politik dengan partai politik di Koalisi Perubahan.
"Ini ceritanya masih lobi politik," katanya.
Terkait terpilihnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres pendamping Anies lantaran PKB baru saja keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Itulah akhirnya kenapa kok tiba-tiba Cak Imin muncul dalam perhelatan ini dan bersama deklarasi tanggal 2 kemarin, ya itu tadi, kebetulan Cak Imin mundur dari KKIR," ucapnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat merasa terkhianati oleh Anies Baswedan dan Partai NasDem lantaran mendadak memilih Cak Imin sebagai cawapres.
Partai Demokrat mengklaim, Anies melanggar komitmen bersama. Lebih dari itu, mengingkari pinangangannya kepada AHY lewat sepucuk surat ditulis tangan.
Surat itu dibuat Anies pada 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh dua orang.
Namun, Anies dan Cak Imin justru mendeklarasikann sebagai pasangan capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).
