Tim Editor
ERA.id - Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas meminta agar agama tidak dijadikan sebagai alat untuk berpolitik.
"Agama jangan digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan, jangan jadikan agama sebagai alat politik," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/9/2023) dikutip dari Antara.
Apalagi, katanya, saat ini sudah masuk di tahun politik di mana pada tahun depan akan terlaksana pemilu serentak. Ia mengatakan pemilihan umum hanya sebuah mekanisme untuk menentukan atau mencari siapa yang memimpin bangsa.
"Ini hanya mekanisme, ini bukan peperangan, bukan sebuah pertarungan hidup mati yang harus ada korban tapi hanya sebuah mekanisme untuk menentukan siapa pemimpin yang akan menakhodai negeri besar yang bernama Indonesia ini," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap sebagai umat beragama, maka seluruh warga Indonesia harus menjaga suasana kondusif dengan menjadi agen dan aktor yang menjaga kedamaian pelaksanaan pemilu tahun depan.
"Tidak boleh kita semua ini menjadi bagian yang salah, saling memusuhi, saling menghina satu dengan yang lain, itu tidak boleh. Umat beragama seharusnya menyadari bahwa pemilu, tahun politik hanya sebuah mekanisme untuk menentukan siapa yang memimpin negara ini," katanya.
Meski demikian, katanya, dalam memilih pemimpin pun tidak boleh asal-asalan.
"Sebagai umat beragama kita memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin yang tepat agar agama yang kita yakini, agama yang kita pegang erat ini bisa tetap terjaga, bisa tetap terjamin keberlangsungannya, dan terjamin umatnya melaksanakan ibadah tanpa gangguan apa pun," katanya.
Ia meminta calon pemilih untuk melihat rekam jejak calon pemimpin.
"Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya bagus, syukur mukanya ganteng, syukur bicaranya manis, itu dipilih," katanya.
Ia meminta agar masyarakat tidak mempertaruhkan negeri ini pada orang-orang yang tidak memiliki perhatian pada masyarakat.
Ia mengatakan agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan.
"Jangan gunakan agama untuk memenuhi keinginan merebut kekuasaan, tidak boleh karena berbeda pilihan kemudian yang beda itu dikafir-kafirkan. Kita masih ingat, ada penggunaan agama secara tidak baik dalam politik beberapa waktu yang lalu, waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Pemilihan Presiden," katanya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga agama yang dipegang teguh.
"Kita jaga agar (agama, red.) tidak digunakan sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan. Jangan pilih orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya," katanya.
