Tim Editor
ERA.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan perusahaan tambang untuk bertanggung jawab terhadap lubang bekas galian yang menganga dengan melakukan reklamasi agar lahan rusak tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan.
Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK Edy Nugroho mengatakan regulasi sudah jelas mengatur bahwa satu bulan tidak dilakukan penambangan, maka lahan itu harus direklamasi.
"Proyek reklamasi harus sesuai dengan tata ruang. Perusahaan tidak boleh mereklamasi lahan bekas tambang menjadi hutan, lalu menjadi perumahan," ujarnya saat mengunjungi proyek pemulihan lahan bekas tambang di Kalimantan Timur dikutip dari Antara, Selasa (17/10/2023).
Edy menuturkan pada tahun 2019 jumlah luas lahan bukaan tambang mencapai 900 ribu hektare dengan komposisi 50 persen lahan berada di kawasan konsesi, sedangkan sisanya terletak di luar kawasan konsesi.
Setiap perusahaan tambang memiliki dana jaminan reklamasi yang disimpan ke kas daerah atau kas negara sebelum melakukan aktivitas penambangan.
Dana jaminan reklamasi itu adalah cara pemerintah agar para perusahaan tambang yang telah selesai melakukan kegiatan penambangan bisa melakukan proyek pemulihan lahan bekas tambang atau reklamasi.
Apabila proyek reklamasi mereka dianggap berhasil, maka perusahaan dapat mencairkan dana jaminan reklamasi tersebut.
"Dari sisi jumlah perusahaan memang belum banyak (yang melakukan pemulihan lahan bekas tambang), tapi kami apresiasi perusahaan-perusahaan yang komitmen untuk membantu melalui program corporate social responsibility," kata Edy.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pihaknya menghubungkan upaya pemulihan lahan bekas tambang dengan karbon.
Perusahaan yang melakukan pemulihan lahan tidak hanya mendapatkan citra baik melalui program tanggung jawab sosial saja, tetapi juga bisa memperhitungkan nilai karbon melalui kegiatan penanaman pohon.
Bila program pemulihan lahan bekas tambang yang perusahaan-perusahaan lakukan bisa berkelanjutan sampai kepada pembinaan masyarakat, maka mereka bisa mengklaim nilai kredit karbon.
