ERA.id - Presiden RI Joko Widodo mengajak pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bersama-sama menghentikan eskalasi konflik di Gaza agar tidak makin meningkat.
"Indonesia mengutuk keras serangan Israel atas Rumah Sakit Al Ahly di Gaza yang memakan ratusan korban sipil," kata Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi (KAS) Mohammed bin Salman al-Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh, Kamis (20/10/2023).
Sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Jokowi dalam pertemuan dengan PM Arab Saudi, menyampaikan kekhawatiran Indonesia terhadap situasi di Palestina yang makin memburuk. Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang mengutuk keras segala penyerangan yang berdampak pada kemanusiaan dari negara tersebut.
Presiden mengajak pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bersama-sama menghentikan eskalasi di daerah konflik agar tidak makin meningkat.
Selain itu, Jokowi juga mendorong agar permasalahan di daerah konflik Palestina dan Israel dapat segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
"Ini saatnya dunia berdiri bersama untuk menghentikan eskalasi, mengutamakan isu kemanusiaan, dan menyelesaikan akar masalah sesuai parameter internasional yang sudah disepakati," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi telah mengutus Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk lebih dahulu meninggalkan rombongan kepresidenan RI di Beijing, China dalam rangkaian "Belt and Road Forum" agar segera bertolak ke Jeddah, Arab Saudi, guna menghadiri Pertemuan Luar Biasa para Menlu OKI.
Pertemuan itu diselenggarakan untuk merespons serangan udara Israel terhadap RS Al-Ahli Baptist di Gaza yang menewaskan sedikitnya 471 korban dan melukai 342 orang lainnya.
Dalam pertemuan itu, Menlu RI Retno Marsudi mendesak OKI agar mengirim pesan yang kuat dan memobilisasi dukungan internasional dalam mengatasi situasi konflik di Gaza yang memburuk.
Kemudian, Indonesia meminta OKI untuk mendesak semua pihak yang relevan untuk menciptakan koridor kemanusiaan di Gaza, serta memastikan hukum kemanusiaan internasional dihormati.