Tim Editor
ERA.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil langkah tegas terhadap kepala desa dan perangkat desa yang mendukung pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menilai, acara Desa Bersatu yang dihadiri ratusan kepala desa dan perangkat desa sangat jelas merupakan kegiatan kampanye, bukan sekedar acara silaturahmi.
"Sudah ada pemberitaan bahwa ini bukan acara silaturahmi tetapi acara yang disampaikan adalah mereka kampanye ya," kata Ronny di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).
Menurutnya, banyak bukti dari pemberitaan bahwa acara itu merupakan kampanye. Salah satunya tak sedikit peserta yang mengenakan kaos bertuliskan '02', yang diyakini merujuk pada paslon Prabowo-Gibran.
Tindakan para kepala desa dan perangkatnya itu sangat jelas telah melanggar Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Desa.
"Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu," kata Ronny.
Dia menegaskan, seharusnya Bawaslu bisa bersikap tegas dengan adanya pelanggaran tersebut, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran netralitas.
Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu juga tak boleh tebang pilih menindak pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
"Harapannya, Bawaslu bisa secara tegas dan impresial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu.
Diberitakan sebelumnya, ratusan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung Kelompok Desa Bersatu itu menggelar acara deklarasi di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (19/11).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gibran, dan sejumlah partai pengusung serta petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
"Deklarasi Nasional Desa Bersatu dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden Tahun 2024," demikian bunyi surat yang diteken Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, dan ditembuskan ke TKN Prabowo-Gibran.
Dalam undangan pers untuk peliputan acara hari ini, disebutkan bahwa Desa Bersatu terdiri dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).
Selain itu, kelompok ini juga terdiri atas PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
Namun, di akhir acara, Asri membantah acara tersebut adalah kampanye dukungan kepada Prabowo-Gibran. Pihaknya memahami ada aturan perundang-undangan yang membatasi langkah politik mereka.
Meski begitu, Asri tak menampik apabila acara tersebut bisa disebut dukungan terselubung untuk Prabowo dan Gibran.
"Ya kira-kira seperti itu lah ya," katanya.
"Apa bedanya bupati bertemu dengan partai politiknya? Secara implisit mendukung calon tertentu. Yang pasti kami berkomitmen tidak akan berkampanye, tidak akan memberikan dukungan terbuka. Kalau (dukungan) tertutup ya sudahlah ya," ujar Asri.
