Tim Editor
ERA.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi kebijakan pemerintah tentang pembangunan Ibukota Negara (IKN). Menurutnya dengan membangun IKN, justru hanya akan menimbulkan ketimpangan yang baru.
”Membangun kota di tengah hutan hanya akan menimbulkan ketimpangan di kota tersebut. jadi tujuan dan langkahnya yang dikerjakan nggak nyambung. Ini problem, harus dikaji secara serius,” kata Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).
Dalam kesempatan ini, Anies hadir bersama pasangannya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Saad Ibrahim, Rektor UMS Sofyan Anif, Mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada, Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro dan Zuly Qodir.
Keduanya ditanyai mengenai gagasan di bidang pendidikan, hukum, kebudayaan hingga persoalan mengenai perempuan dan berbagai persoalan lainnya.
Menurutnya, saat membangun kota baru dan dijadikan sebagai ibu kota dengan alasan pemerataan, maka tidak akan menghasilkan pemerataan ini sendiri. Sebab hanya akan menghasilkan satu lagi ketimpangan baru.
Jika ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota yang kecil menjadi menengah dan kota yang menengah menjadi besar. ”Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” katanya.
Apalagi saat ini tujuan dari Indonesia adalah membangun Indonesia yang setara dan Indonesia yang merata. ”Memang argumennya sama, tapi langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru membesarkan semua kota yang ada di Indonesia,” tegasnya.
