Tim Editor
ERA.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tak mempermasalahkan hasil sejumlah lembaga survei yang menunjukkan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga terus merosot.
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, hasil survei tersebut jauh berbeda dengan temuan di internalnya.
"Saya ingin menjelaskan bahwa angka-angka di survei itu dengan angka di internal kita sebenarnya agak berbeda," kata Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).
Namun dia tak menjelaskan apakah hasil survei dari internal TPN lebih baik atau lebih buruk dari temuan sejumlah lembaga survei.
Dia hanya mengatakan bahwa TPN Ganjar-Mahfud tetap mengapresiasi sejumlah hasil survei tersebut dan menjadi bahan evaluasi untuk memenangkan jagoannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Tetap saja bagus buat kita merujuk pada yang sudah ada, walaupun secara internal kami melihatnya berbeda," katanya.
Ketua Umum KADIN nonaktif itu menambahkan, hasil survei yang banyak beredar justru akan dijadikan strategi untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut dua, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Jadi enggak apa-apa, kalau bicara malahan yang worst scenario itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Walaupun tadi saya katakan bahwa sebetulnya dalam angka-angka yang ada secara internal kami itu berbeda," ucap Arsjad.
Diketahui, elektabilitas Ganjar menunjukkan penurunan dibandingkan dua kandidat lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Baru-baru ini Ganjar melontarkan kritikan terhadap pemerintah. Dia memberikan rapor merah terhadap penegakan hukum di Indonesia selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia memberi nilai 5 dari skor maksimal 10 untuk pemerintah, dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi.
Penilaian tersebut diutarakan oleh Ganjar dalam sebuah forum dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11)
Ganjar memberi nilai merah itu dengan melihat imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres, yang akhirnya membuat anak Presiden Jokowi melenggang ke arena Pilpres 2024.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," kata Ganjar.
