Tim Editor
ERA.id - Calon Wakil Presiden (Cawapresa) nomor urut tiga, Mahfud MD mengungkapkan tagline yang diusung dirinya dan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yaitu perbaikan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).
Awalnya, Mahfud menyebut, tagline yang diusung bersama Ganjar berbeda dengan pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Prinsipnya, apa sebenarnya tagline Pak Ganjar-Mahfud? Kalau di tempat Pak Anies itu perubahan yang sering diartikan penggantian total. Di tempat Pak Prabowo kelanjutan," kata Mahfud.
Dia lantas menjelaskan, dirinya dan Ganjar lebih mengedepankan perbaikan. Artinya, mempertahankan yang bagus dan mengganti dengan lebih bagus.
"Bagi kami ada dalilnya setelah fiqih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus, dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi, itu dalil 'Pertahankan lama asal bagus dan ambil baru asal lebih bagus', itu artinya perbaikan," kata Mahfud.
Dia lantas mencontohkan fenomena tenaga pengajar di swasta kerap diambil ke sekolah negeri. Dia mengibaratkanya seperti orang yang sudah benar memberikan diagnosa, tetapi salah melakukan terapi.
"Kenapa diagnosanya benar? Benar bahwa sekolah-sekolah madrasah, sekolah swasta itu perlu guru tetap yang sudah memenuhi syarat untuk digaji pemerintah. Itu masalahnya diagnosanya agar bisa hidup, tapi terapinya salah, lalu di semua negeri diambil, tambah mati yang swasta ini," ucapnya.
Dia mengaku kondisi tersebut juga pernah terjadi saat dirinya mengajar di swasta, namun dipekerjakan juga di negeri. Menurut dia, kondisi tersebut harus diubah.
"Kalau terapinya begini terus kacau kita. Setiap madrasah mendidik tenaga baru, lalu agar digaji oleh pemerintah pindah lagi ke sana mulai lagi ke sana. Ini tidak sehat," ujar menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan itu.
