Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memamerkan salah satu program pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Adalah program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti). Program tersebut diklaim untuk menyempurnakan kebijakan era Presiden Jokowi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Apa yang dilakukan Ganjar di dalam melanjutkan, memperbaiki, mempercepat capaian dari presiden Jokowi untuk rakyat, jawabannya KTP Sakti saudara sekalian," kata Hasto dalam konsolidasi internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lebak di Gedung As Sakinah, Jalan Soekarno-Hatta, Cibadak, Banten, Minggu (10/12), yang dikutip pada Senin (11/12/2023).
Dia mengatakan, dengan program KTP Sakti ini, maka kedepannya masyarakat tak perlu lagi mengantongi banyak kartu untuk mendapatkan bantuan. Karena semuanya akan terintegrasi dalam satu kartu saja.
KTP Sakti itu, kata Hasto, juga merupakan wujud komitmen Ganjar-Mahfud untuk menyejahterakan mayarakat kecil.
"Dengan KTP Sakti, kita akan integrasikan, kita satukan komitmen terhadap Wong Cilik. Karena fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Ini ada kartu sehat, kartu Indonesia pintar, ada PKH, ada program satu keluarga satu sarjana, ada raskin, semua nanti cukup dilanjutkan dengan kartu tanda penduduk Indonesia Raya pintar. Maka ini dinamakan KTP Sakti," kata Hasto.
Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menyinggung nama Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, saat memamerkan KTP Sakti.
Katanya, Prabowo merasa perlu negara berutang dalam menyelesaikan isu kesejahteraan wong cilik. "Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utang ke luar negeri, Rp385 triliun untuk alutsista saudara sekalian. Ini yang membedakan dengan Pak Ganjar," kata Hasto.
Dia pun meminta kader PDIP di Banten untuk bisa menyosialisasikan program unggulan Ganjar berupa KTP Sakti yang bakal mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Jadi, bagi rakyat miskin, tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukkan KTP Sakti. Caranya bagaimana? Caranya dengan pertama satu data. Sehingga kita bangga sebagai warga Indonesia karena KTP ini mencerminkan komitmen paling fundamental terhadap pemerintahan untuk rakyat," kata Hasto.
Sementara kader PDIP yang juga MenPAN-RB,
Abdullah Azwar Anas menambahkan bahwa pembenahan data penduduk ke depan memang penting. Sebab selama ini, tumpang tindih data menyebabkan banyak bantuan negara tak tepat sasaran.
“Karena tumpang tindih data menyebabkan banyak bantuan tak tepat sasaran. Maka perbaikan data penting dan harus jadi komitmen untuk diperjuangkan,” kata Azwar Anas.
Kedua, tak ada cara lain perbaikan jika tidak digitalisasi dan perbaikan birokrasi. Menurut Azwar Anas yang juga Menteri PAN dan RB, kalau pelayannya baik di birokrasi, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan membaik.
“Konsep digitalisasi tentu menjadi penting. Sehingga ke depan perbaikan data ini jadi salah satu fokus negara menyelesaikan problem kemiskinan, stunting dan program lainnya. Selamat, mudah-mudahan perjuangan kita diberkahi Allah SWT,” tegas Anas.
