Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan komite independen yang tujuannya untuk mengawasi transaksi janggal selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu merespons temuan PPATK terkait maraknya transaksi mencurigakan selama masa kampanye. Pembentukan komite independen diharapkan dapat menjaga keadilan dan kualitas demokrasi.
"Untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, diperlukan komite independen," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Hasto menilai kehadiran komite independen sebagai wasit ini sangat penting apalagi sudah ada beberapa dugaan. Misalnya, ada partai politik yang rajin memasang baliho di berbagai titik.
"Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya. Ini harus ada yang menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan, berapa biayanya, dan berapa jumlah baliho yang dipasang," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung adanya sejumlah upaya intervensi. Sehingga, pihak independen untuk memantau peserta Pemilu 2024 diperlukan.
"Yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi. Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society, termasuk dari paslon lain yaitu pasangan Amin dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu," ungkapnya.
Selain membentuk komite independen, Hasto juga minta PPATK mengungkap secara terang siapa partai yang diduga melakukan transaksi janggal. Jangan sampai publik dibuat bertanya-tanya.
"Apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas," pungkas Hasto.
