Tim Editor
ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut satua, Anies Baswedan menyebut, penegakan hukum di Indonesia belakangan ini banyak ditekuk dan dikendalikan oleh penguasa.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Silaturahmi Akbar Aminkeun di Ciamis, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024). Awalnya, dia menyinggung bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan untuk menjadi negara hukum atau negara kekuasaan.
"Beberapa bulan ini dipertontonkan bahwa negeri ini seakan memasuki persimpangan jalan. Persimpangan jalan apa? Persimpangan akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan," kata Anies.
Dia lantas menjelaskan, negara hukum yaitu di mana penguasa dikendalikan oleh hukum. Sementara negara kekusaan adalah di mana hukum dikendalikan oleh penguasa.
Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, belakangan yang terlihat justru Indonesia mengarah menjadi negara kekuasaan. Sebab hukum banyak dikendalikan oleh penguasa.
"Yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah hukum ditekuk-tekuk oleh penguasa. Praktik korupsi dibiarkan longgar," tegasnya.
Lebih lanjut, Anies menekankan bahwa slogan perubahan yang diusung dirinya dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar bukan sekedar bagaimana pemimpin selanjutnya menaikan pertumbuhan ekonomi saja.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menegaskan, perubahan yang dibawanya juga menyangkut soal penegakan hukum.
"Sekarang sudah mulai banyak yang menyadari. Ya, perubahan itu bukan soal ekonomi. Perubahan itu adalah mengembalikan marwah kehidupan bernegara," pungkasnya.
