Tim Editor
ERA.id - Calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan menyindir penguasa yang kerap menggunakan hukum untuk kepentingannya dalam Debat Pertama Capres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).
"Apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini harus diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan," ujar Anies yang mengenakan kemeja putih dirangkap jas hitam.
Dalam pidato penyampaian visi misinya, Anies menegaskan Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai rujukan utama. Namun, sayangnya, tatanan ketika menjalankan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.
"Negara hukum bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, negara diatur berdasarkan hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi," lanjut Anies.
Selama durasi empat menit penyampaian visi-misi, Anies berulang kali menyampaikan visi perubahannya terhadap situasi hukum yang terjadi di Indonesia.
Ia berharap hukum dijadikan rujukan utama untuk menghadirkan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat.
Seperti diketahui, hari ini (12/12/2023) debat perdana capres 2024 digelar. Debat dimulai pukul 19.00 WIB dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Menurut keterangan Ketua KPU Hasyim Asyari, debat akan dilaksanakan selama 120 menit dan dibagi menjadi enam segmen.
KPU juga mengumpulkan 11 panelis untuk merumuskan bahan debat perdana capres 2024 dari kalangan akademisi hingga pakar hukum. Di antaranya Guru Besar Studi Agama di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Al Makin, Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik, dan ahli hukum tata negara dari Universitas Diponegoro Lita Tyesta.
