Tim Editor
ERA.id - Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024), mengaku ingin meneruskan program penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang membutuhkan.
Bansos itu, katanya, mesti terus dipantau. Dia juga meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran.
Menanggapi usul untuk menghentikan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pekan lalu menyampaikan, bahwa pemerintah menjalankan program bansos untuk membantu keluarga miskin yang kesulitan akibat kenaikan harga bahan pokok.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari melalui pesan singkat.
Ari menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. "Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," katanya.
[NEWS EXPLAINED]
Menteri Perdagangan & Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan dipanggil Komisi VI DPR setelah menyebut program bantuan sosial (bansos) adalah uang Jokowi. Pernyataannya salah dan dianggap mempolitisasi program pemerintah. pic.twitter.com/kNmH7byEXO
— ERA.id (@eradotid) January 2, 2024
Dia menyatakan bahwa sasaran program bantuan sosial sudah jelas, ada data nama dan alamatnya. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," katanya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Md sempat dikritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bantuan sosial sampai pemilihan presiden tahun 2024 selesai.
Zulhas ngaku Jokowi yang kasih bansos
Sebelumnya viral pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang mengaku kalau bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Jokowi saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).
“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” ujar Zulhas dalam penggalan video yang disiarkan di YouTube MetroTV.
"Bansos + BLT rakyat = Uang Jokowi" Zulkifli Hasan pic.twitter.com/zv0OEB8YD9
— Jejak digital. (@ARSIPAJA) December 31, 2023
Setelahnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, langsung memanggil Zulhas buntut pernyataan kontroversi itu. Menurutnya, pernyataan Zulhas merupakan bentuk politisasi program pemerintah. Mestinya, sebagai Mendag, Zulhas berkonsentrasi saja dengan isu kenaikan harga beras.
Setelahnya, Zulhas langsung mengklarifikasi pernyataannya. Katanya, dirinya bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Maksud dalam pidato mengenai bansos tersebut adalah dirinya akan melanjutkan seluruh program pemerintah Jokowi. Termasuk berbagai jenis bantuan sosial.
