Tim Editor
ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak kaget dengan banyaknya pembagian bantuan sosial (bansos) jelang Pilpres 2024. Sebab, hal ini sudah diprediksi bakal terjadi.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024). Ia menyebut, masyarakat pun senang dengan pemberian bansos tersebut meski dianggap dapat memengaruhi pilihan.
"Ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan. Menjelang pilpres kan banjir bansos dan masyarakat senang sekali dan kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," kata Alex.
Alex mengungkapkan, pemberian bansos dapat memengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu juga telah terbukti melalui survei yang dilakukan oleh KPK. Ia mengatakan, hasil survei itu menunjukkan bahwa publik cenderung memilih calon tertentu berdasarkan uang.
"Sesuai dengan survei kami di KPK bahwa preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara, yang pertama-tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang. Itu. Itu dari survei kami di KPK," jelas Alex.
"Itu (uang) yang menjadi pertimbangan pertama untuk menentukan calon," sambungnya menegaskan.
Alex menjelaskan, hal ini juga terkonfirmasi oleh cerita orang-orang di sekitarnya yang menentukan pilihan berdasarkan uang yang diterima. Ia mengatakan, bahkan ada yang sampai menerima lebih dari tiga amplop dari calon yang berbeda.
"Itu terkonfirmasi, saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga. (Mereka) Cerita kemarin dapat amplop sampai lima, ada yang bilang empat, apa enam, dijumlahkan secara total Rp 1 juta lebih bapak, ibu sekalian, untuk satu orang," ungkap dia.
"'Terus kamu milih siapa?' 'Pokoknya yang ngasih duit saya pilih, Pak Alex, kalau tiga-tiganya kasih, saya coblos semua..pinter kan?' Dia nggak bohong loh. Pokoknya yang kasih duit saya pilih, saya coblos. Pinter dia. Dan dia tidak membohongi siapa yang memberikan duit," imbuh Alex.
Alex pun meminta kondisi ini menjadi perhatian semua pihak. Ia pun mengimbau kementerian atau lembaga terkait untuk bisa mengeluarkan aturan agar pemberian bansos tidak terjadi jelang pemilu.
"Saya sih berharap ada perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada. Coba upayakan bapak, ibu sekalian, pak sekjen, pak inspektur. Jangan ada penyaluran bansos sebelum Pilkada," tegas dia.
