Tim Editor
ERA.id - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti membantah terkait beredarnya isu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang akan menghapus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos).
Hal itu disampaikan Atikoh saat berdialog dengan ibu-ibu Bamusi di Manado, Sulawesi Utara, Selasa. Awalnya, Hastuti, Ketua Lingkungan Ternate Tanjung, Manado menyampaikan isu berembus di wilayahnya yang berisi jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden akan menghapus program PKH, bansos, dan lain-lain.
Dia mengaku sempat emosi dan panas mendengar isu tidak benar tersebut beredar di lingkungannya. Hastuti pun menyampaikan kepada warganya bahwa isu itu tidak benar.
Bahkan, dirinya menyakini jika Ganjar terpilih sebagai presiden, segala bantuan bagi masyarakat akan ditambah. Dia pun meminta penjelasan kepada Atikoh mengenai isu itu.
Atikoh lalu menjelaskan isu PKH dan bansos dihentikan jika Ganjar terpilih adalah tidak benar. Justru, kata dia, segala program bantuan bagi masyarakat akan ditingkatkan dan diintegrasikan melalui KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti).
“KIP, PKH, KIS, Bansos, Kartu Tani, bahkan sampai 10 mungkin ya yang menerima manfaat, ini akan dijadikan satu. Jadi, bukan Bansos dan program-programnya dihilangkan, justru akan dioptimalkan, ditingkatkan, dan yang menerima itu yang benar-benar membutuhkan,” jelas Atikoh.
“Penerimanya itu mungkin tidak akan seperti kemarin, tidak tepat sasaran,” sambung dia.
Atikoh mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat soal tidak tepatnya program bantuan pemerintah.
“Banyak yang mengeluh ke saya, ‘Bu saya tidak mendapatkan PHK, padahal saya tidak mampu. Saya tidak mendapatkan KIS padahal saya tidak mampu, tidak mendapatkan kemanfaatan apapun’. Untuk petani, petani tidak mendapatkan pupuk subsidi padahal sangat membutuhkan,” ungkap Atikoh.
Maka dari itu, lanjut Atikoh, program KTP Sakti Ganjar-Mahfud akan mengintegrasikan data tunggal bagi penerima manfaat.
“Dengan KTP Sakti nanti datanya akan data tunggal, dan data terintegrasi, terupdate. Jadi cukup satu kartu, jadi cukup KTP, pakai NIK, nanti penerima bisa menggunakan itu semua,” pungkasnya. (Ant)
