Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina, sama sekali tidak dapat diterima.
“Harus tegas ini disampaikan dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution—solusi dua negara,” kata Jokowi dalam keterangan persnya yang dipantau secara daring dikutip dari Antara, Jumat (26/1/2024).
Presiden Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Jalur Gaza, yang menelan korban jiwa dan menyebabkan puluhan orang terluka.
"Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel," tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, AS, untuk membahas isu Gaza.
Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.
"Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu (Retno) untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” kata Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia menolak masuknya kapal Israel ke wilayah Indonesia.
"Sekali lagi saya tegaskan kembali; pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel," ujar Jokowi.
Pada Minggu (21/1), PM Netanyahu merilis sebuah pernyataan video yang menekankan bahwa dirinya menolak seruan Amerika—yang adalah sekutu dekat Israel—untuk membuat skenario pascaperang, yang mencakup jalan menuju pembentukan negara Palestina.
Netanyahu beralasan, dia ingin memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.
“Saya mendesak—mencegah pembentukan negara Palestina, yang akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi Israel. Selama saya menjabat perdana menteri, saya akan terus mempertahankan desakan itu,” ujar Netanyahu.
Sikap Netanyahu itu dikecam oleh banyak pihak, termasuk di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres
“Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, serta penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina, adalah hal yang tidak dapat diterima,” kata Guterres melalui X.
“Hak rakyat Palestina untuk membangun negaranya sendiri harus diakui oleh semua orang,” ujar dia, menambahkan.
