Akademisi UGM Ramai-ramai Kecam Jokowi Lewat Petisi Bulaksumur, Disebut Menyimpang dari Prinsip Demokrasi

| 01 Feb 2024 14:14
Akademisi UGM Ramai-ramai Kecam Jokowi Lewat Petisi Bulaksumur, Disebut Menyimpang dari Prinsip Demokrasi
Akademisi UGM membacakan Petisi Bulaksumur di Kampus UGM, Rabu (31/1/2024). (Wawan H/ ERA)

ERA.id - Bertepatan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Yogyakarta, sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyerukan kritik ke Jokowi, Rabu (31/1/20240. Akademisi yang didominasi para guru besar itu membacakan Petisi Bulaksumur kepada alumni Fakultas Kehutanan UGM tersebut

Bulaksumur adalah lokasi kampus UGM. Meski sedang ke Yogyakarta, Jokowi tak mampir ke UGM, tapi mengunjungi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan keluarga besar UGM," kata Prof. Koentjoro, akademisi yang membacakan petisi bersama akademisi lain di Balairung UGM.

Koentjoro menjabarkan berbagai penyimpangan Jokowi terhadap prinsip demokrasi, yakni  pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat penegak hukum di proses demokrasi, dan pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye.

"Presiden Jokowi semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi," katanya.

Jokowi pun diingatkan akan janjinya sebagai alumni UGM karena selama ini tak menjunjung tinggi Pancasila serta tak berjuang mewujudkan nilai-nilainya.

"Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

Melalui Petisi Bulaksumur ini, sivitas akademika UGM mendesak aparat penegak hukum dan semua pejabat juga aktor politik di belakang Jokowi termasuk presiden sendiri, agar kembali ke koridor demokrasi.

"Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat," tegasnya.

Rekomendasi