Tim Editor
ERA.id - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan penyaluran bantuan pangan beras bebas dari kepentingan politik terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kami mengamati bahwa bantuan pangan yang sedang disalurkan ini seringkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah pemilihan umum yang saat ini sudah di depan mata. Hal ini menjadi perhatian khusus Bulog dan kami tetap konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pangan sesuai ketentuan,” kata Bayu saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Menurutnya, Bulog tetap konsisten menyalurkan bantuan pangan beras sesuai ketentuan sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan pangan beras juga, kata Bayu, menjadi alternatif pemerintah untuk mengurangi tekanan gejolak harga sebagai dampak dari bencana El Nino yang melanda seluruh dunia.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa bantuan pangan beras yang disalurkan ke 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apa pun.
Dia menekankan bahwa pelaksanaan bantuan pangan yang telah berjalan dari 2023 ini akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Pelaksanaan Bantuan Pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog ini akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu. Tidak, tidak begitu. Bahkan Bantuan Pangan ini dari tahun lalu pun sudah dilaksanakan,” kata Arief.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (1/2/2024) meninjau ketersediaan cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog Meger Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, sekaligus menyerahkan langsung bantuan pangan itu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir.
Bantuan pangan beras tahun 2024 sebanyak 10 kilogram beras per KPM per bulan disalurkan mulai Januari hingga Maret 2024 kepada 22 juta KPM berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
