Tim Editor
ERA.id - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, berjanji untuk mengembalikan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) jika memenangi Pilpres 2024.
Alasannya demi pangan tak diliberalisasi, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dari tingkat produsen hingga pasar.
Hal itu disampaikan di acara konsolidasi relawan pemenangan di Rest Area Bumdes, Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tenggah pada Senin (18/12).
"Bulog dikembalikan pada fungsi awal. Yakni, Bulog agar pangan tidak diliberalisasi. Sehingga, keberadaan Bulog mampu menjaga stabilitas harga dari tingkat produsen hingga pasar," kata Ganjar, dikutip Selasa (19/12/2023).
Ganjar berkomitmen untuk terus mendorong Indonesia menjadi negara yang berdikari dalam pertanian. "Kalau kita bisa produksi kenapa tidak? Itulah berdikari. Inilah yang pernah kita praktikkan di Jawa Tengah," katanya.
Lebih lanjut, dia memaparkan tiga strategi jitu untuk menurunkan harga bahan pokok. Strategi tersebut telah sukses diterapkan saat dia menjabat sebagai gubernur Jawa Timur.
Pertama adalah terkait data. Menurutnya, pemerintah harus memiliki satu data pertanian seluruh Indonesia.
"Yang pertama pendataan, lahan petani dan petaninya. Maka dengan sistem pendataan yang baik atau satu data pertanian Indonesia, InsyaAllah akan mempermudah dalam pengelolaan ketahanan sampai kedaulatan pangan kita," kata Ganjar.
Kedua, lanjut Ganjar, adalah pentingnya peta komoditas Indonesia lantaran keberagaman komoditas sangat dibutuhkan agar tidak tertuju dalam satu jenis pangan yang diproduksi.
"Maka saya katakan, yuk kita kembali pada kekuatan lokal. Maka kalau terdata dengan baik input dan output sudah terlihat, baru kita akan bicara kuantitas berapa yang bisa diproduksi sesuai dengan kebutuhan penduduk," jelas Ganjar.
Ganjar menambahkan, jika produksi pertanian melebihi angka kebutuhan, maka pemerintah bisa mengekspor ke negara yang membutuhkan agar menjadi pendapatan perekonomian untuk negara. "Sampai kemudian kalau sisa (komoditas) bisa ekspor," ucapnya.
Kemudian yang ketiga, kata Ganjar, pemerintah harus menyediakan bantuan sarana produksi (saprodi) dan sarana produksi pertanian (saprotan) kepada petani, termasuk modernisasi dalam kegiatan pertanian.
"Sampai titik itu kita mulai bicara saprotan dan saprodi apa yang diberikan untuk sarana produksinya dan pertaniannya. Maka modernisasi juga dilakukan, termasuk kemudian menyiapkan pupuk, obat, alat dan mesin pertanian (alsintan) selama proses sampai keluar menjadi produk," tandasnya.
