Tim Editor
ERA.id - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan program bantuan sosial (bansos) tidak menyebabkan kenaikan harga beras dan berkurangnya stok di pasar tradisional maupun ritel modern.
"Jangan dibilang menghabiskan beras nasional, enggak. Itu (ada) posnya sendiri-sendiri," ujar Arief di Depok, Jawa Barat dikutip dari Antara, Selasa (27/2/2024).
Arief menyampaikan beras bantuan pemerintah ataupun beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) diambil dari gudang Perum Bulog, yang mendapat amanat untuk menyalurkan bansos.
"Itu langsung dari Gudang Bulog, tidak menyerap dari yang ada di panen lokal," katanya.
Kelangkaan dan tingginya harga beras di pasar disebabkan oleh hasil panen dalam negeri yang berada di bawah 1 juta ton. Sementara kebutuhan beras di Indonesia bisa mencapai 2,5 juta ton hingga 2,6 juta ton.
Menurut Arief, rendahnya jumlah produksi dalam negeri tersebut yang menyebabkan harga beras menjadi tinggi dan sulit didapat.
"Karena dari panen lokal kemarin angkanya di bawah 1 juta ton, kebutuhan sebulan 2,5 juta ton - 2,6 juta ton. Jadi ini mesti clear," ucap Arief.
Sementara itu, pemerintah akan mempercepat penambahan stok beras Bulog untuk menghadapi periode Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.
Arief menyebutkan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Senin (26/2), Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk fokus mempersiapkan stok pangan atau kebutuhan bahan pokok guna mencegah kelangkaan atau ketidakstabilan harga.
Stok beras di Gudang Bulog setidaknya harus terisi sebanyak 1,2 juta ton. Sementara, data terakhir berada di angka 800 ribu ton beras.
Pemerintah pun melakukan tambahan impor beras sebesar 1,6 juta ton bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko kekurangan beras.
Arief menyampaikan pemerintah harus memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) guna mencegah terjadinya kelangkaan, baik yang disebabkan oleh ancaman cuaca maupun produksi dalam negeri yang terganggu oleh hama.
