ERA.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membantah dua menteri dari partainya dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menjegal usulan hak angket di DPR. Adapun menteri yang dimaksud yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah.
Menurutnya, tidak ada kaitannya antata Jokowi memanggil dua menteri PKB demgan wacana hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya kira ini peristiwa terpisah, ya kalau Pak Halim, Mbak Ida, ketemu Pak Jokowi ketemu presiden, ya kan memang anggota kabinet, artinya kalau mereka berdua ketemu bahas sesuatu ya sangat wajar," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dia memastikan, PKB tetap akan menggulirkan hak angket di parlemen. Terlebih fraksinya sudah mengedarkan surat dukungan untuk ditandatangani para anggotanya.
Selain itu, partai politik pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu NasDem, PKB, dan PKS sepakat terus mendorong hak angket.
"Hak angket terus bergulir. Teman-teman beberapa anggota fraksi sudah menandatangani itu, kemarin dimatangkan lagi ketika ketemu tiga sekjen. Jadi kalau soal angket masih so far so good, ready PKB, termasuk NasDem dan PKS," ucapnya.
Lebih lanjut, Huda juga tak beranggapan pertemuan Jokowi dengan dua menteri dari PKB merupakan sinyal menggoda agar partai besutan Muhaimin Iskandar itu tetap berada di pemerintahan selanjutnya.
"Kalau konteksnya menggoda saya kira nggak ya," katanya.
Menurut Ketua Komisi X DPR RI itu, wajar apabila prssiden memanggil menterinya. Meski begitu, dia tak menampik dalam pertemuan itu, dua menteri dari PKB memang membicarakan soal Pemilu 2024.
Namun, hanya sebatas soal pileg. Sebab, keduanya memang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
"Setahu saya beliau melaporkan terkait satu hal saja bahwa ketika mau pileg, mereka minta izin untuk kompetisi di dapilnya masing-masing. Pak Halim di dapil Jabar 7, Mbak Ida di DKI 1, itu aja sih. Terus beliau berdua melaporkan bahwa terpilih, gitu," ungkap Huda.
"Artinya sebelum kabinet selesai, beliau berdua sudah akan dilantik sebagai anggota DPR," ujar Huda.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar membantah pertemunnya dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan posisi PKB di pemerintahan mendatang.
Menurut Halim, petemuan dirinya dan Ida dengan Jokowi hanya membahas kinerja keduanya sebagai bagian dari kabinet pemerintahan sekarang.
"Siapa yg bikin isu itu. Tanya yang bikin isu. Enggak ada. Kita itu hanya laporan terkait kinerja kemendes. Kinerja kementerian ketenagakerjaan. Karena kita pertama sudah masa akhir pengabdian,” kata Halim, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/3).