Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi peringatan keras kepada Partai Golkar yang disebut mengincar kursi ketua DPR RI, lewat revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Dia mengatakan, jangan memancing kesabaran PDIP karena ada batasnya. Dia pun mengungkit prihal revisi UU MD3 pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, saat itu Golkar juga merebut kursi ketua DPR yang menjadi jatah partainya.
"Jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Dia pun menyindir Partai Golkar sudah mendapat karma karena mengambil jatah yang bukan seharusnya. Misalnya, dua pimpinan DPR dari partai berlambang pohon beringin itu dicokok KPK.
Adapun pimpinan DPR dari Golkar yang dimaksud yaitu Setya Novanto dan Aziz Syamsudin.
Hasto juga mengingatkan, bahwa ambisi kekuasaan dengan segala upaya merebut kursi ketua DPR ini justru akan menimbulkan konflik sosial. Apalagi menggunakan instrumen hukum denngan merevisi UU MD3.
"2014 kan ketua DPR bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan, terjadi karmapala, itu seharusnya menjadi pelajaran," ucapnya.
"(Ketika) UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, kader PDIP, dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto meminta Partai Golkar tak meniru apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widido (Jokowi) dengan merubah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka lewat pendekatan kekeluargaan.
Saat itu, Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi yang mengambil keputusan tersebut.
Oleh karenanya, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini meminta agar seluruh proses Pemilu yang telah berlangsung untuk dihargai sebagai suatu suara rakyat.
"Hormati suara rakyat jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," tegas Hasto.
Sebagai informasi, dalam UU MD3 disebutkan bahwa kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Adapan PDIP ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, artinya kursi ketua DPR hampir dipastikan menjadi jatah partai berlambang kepala banteng itu.
Sebelumnya, Partai Golkar tak tegas menjawab soal keinginan menduduki kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca menetapan hasil rekapitulasi suara nasional Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Mengantongi 23.208.654 suara atau 15,29 persen dalam Pileg 2024, menempatkan Golkar diurutan kedua setelah PDI Perjuangan. Meski begitu, partai berlambang pohon beringin itu masih menunggu hasil konversi suara untuk menentukan jumlah kursi di parlemen.
Setelah jumlah kursi masing-masing partai politik yang lolos ke parlemen diumumkan oleh KPU, Partai Golkar baru bisa menyampaikan sikapnya prihal jatah kursi pimpinan DPR.
Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurni mengaku, Partai Golkar akan menghormati apapun hasilnya dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.
"Tetu apapun hasilnya nanti, kita akan menghormati dan itu kita sesuaikan dengan aturan peraturan perundangan yang berlaku," katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (21/3).
Hanya saja, dia tak menutup kemungkinan bakal ada pembicaraan di intenal partai politik pengusung pasangan calon pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabiming Raka untuk membahas kursi pimpinan DPR.
"Kecuali jika nanti ada pembicaraan-pembicaraan lain, dan tentu itu pembicaraan akan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran, juga dengan partai-partai politik yang melakukan kerja sama kemarin di pilpres," ucapnya.
