Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Presiden Joko Widodo hanya sekedar turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan program-program bantuan pemerintah ke masyarakat.
Hal itu merespons pertanyaan majelis hakim konstitusi terkait kerapnya Jokowi melakukan kerja selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Itu bapak presiden turun langsung di lapangan dan beberapa tempat saya mendampingi beliau," kata Airlangga dalam sidang gugatan PHPU Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Ketua Umum Partai Golkar itu lantas mencontohkan sejumlah kunjungan Jokowi ke beberapa daerah ketika pandemi Covid-19. Menurutnya, dalam kunjungan itu, Jokowi hanya membagi-bagikan Kartu Prakerja hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan menko PMK, karena beberapa program yang dibawah koordinasi perekonomian seperti KUR, kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan Covid itu bantuan kepada kaki lima, nelayan," kata Airlangga.
Sebelumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar empat menteri Kabinet Indonesia Maju soal seringnya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Jawa Tengah selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya, ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibanding ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya," kata Saldi sambil mengacungkan sebuah kertas bergambar peta Indonesia.
Dia merasa perlu menanyakan hal tersebut, sebab peta kunjungan Jokowi di masa kampanye menjadi salah satu dalil permohonan yang diajukan oleh kubu pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dia berharap, para menteri yang hadir dapat menjawab pertanyaanya karena akan menjadi bahan pertimbangan atas permohonan gugatan sengketa yang dilayangkan oleh kubu Anies maupun Ganjar.
"Nah, kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah bagi kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Tolong dibantu ini oleh empat menteri berkaitan dengan ini," kata Saldi.
