Tim Editor
ERA.id - Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencecar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pencopotan Budi Waseso alias Buwas dari jabatan Direktur Bulog.
Hal itu disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
"Pada saat-saat kritis saya baca di media massa Kepala Bulog Budi Waseso diganti. Ada faktor apa ini yang melatarbelakangi? Saya mau tanya," kata Arief.
Dia merasa perlu menanyakan hal itu karena terjadi di tengah-tengah pemilu dan juga masuk dalam dalil permohonan pemohon yang menyinggung adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo.
Arief menanyakan apakah pencopotan Buwas ada kaitannya dengan Kementerian Sosial yang mengurusi program bantuan sosial (bansos).
"Itu apa yang ada di balik itu, kita pengen ngerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe," kata Arief.
Dia juga menyinggung soal aksi Jokowi membagi-bagi bansos di depan Istana Kepresidenan RI kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi pada masa kampanye Pemilu 2024 itu menimbulkan prasangka terkait keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon.
"Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan syak wasangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa," katanya.
"Nah itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana?" sambungnya.
Diketahui, MK memanggil empat menteri Jokowi untuk dimintai keterangannya terkait dalil-dalil permohonan yang dilayangkan pihak pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Keempat menteri itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam keterangannya, keempat menteri Jokowi banyak mempaparkan soal mekanisme program perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bantuan sosial (bansos) dan bantuan akibat cuaca ekstrim El Nino.
