Tim Editor
ERA.id - Pemerintah telah menyiapkan rencana cadangan untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran dari pulau Sumatera ke Jawa. Sehingga dapat mengantisipasi dan mengurai kepadatan di pelabuhan.
Hal ini dirumuskan pada Rapat Koordinasi Penanganan Arus Balik Lebaran 2024 di Mapolda Lampung Jumat (12/4/2024), yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Budi mengaku telah menugaskan PT ASDP agar mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Sehingga pergerakan menjadi mulus dan tidak terjadi antrean. Salah satunya, yakni Budi menginstruksikan agar Surat Perintah Berlayar (SPB) kapal dapat dipercepat dikeluarkan saat dibutuhkan demi kelancaran arus balik.
"Intinya, keterpaduan dari regulator, operator dan aparat. Saya pikir komandonya di tangan Kapolda dan Gubernur Lampung, jika ada operator dan regulator yang tidak cekatan bisa ditegur agar pola operasinya lebih baik. Kita berharap mudik ceria, aman dan selamat ini bisa terwujud," kata Budi dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (13/4/2024).
Budi menjelaskan, pihaknya akan memaksimalkan fungsi Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan penyeberangan. Nantinya ada tiga kapal yang beroperasi dari pelabuhan tersebut dengan jam keberangkatan pukul 12.00, 14.00 dan 16.00 WIB selama arus balik.
Adapun armada kapal yang disiapkan antara lain KMP Panorama Nusantara dan KMP ALS Elvina pada 12 April 2024. Kemudian, KMP Panorama Nusantara, KMP ALS Elvina, dan KMP Amadea pada 13-18 April 2024.
"Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini sehingga tidak perlu ke Bakauheni," jelas dia.
Menhub juga mengingatkan bahwa truk tiga sumbu tidak boleh jalan selama arus balik. Hal ini dikarenakan berpotensi mengganggu perjalanan dan sulit dikendalikan dalam rekayasa lalu lintas.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, rapat ini dikhususkan untuk membahas penanganan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni dan Panjang menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ.
"Ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, tinggal bagaimana nanti kita harus bisa menegakkan dan mengawal implementasinya di lapangan," ujar Muhadjir.
Sejumlah penanganan yang telah disepakati, yakni akan ada penetapan tiga kategori delaying system, kategori hijau, kuning, dan merah.
Kategori hijau artinya antrean masuk dalam keadaan normal, maka kebijakan berjalan seperti biasa. Sementara, kategori kuning artinya apabila terlihat sudah ada antrean sepanjang kilometer dari pintu gerbang pelabuhan, maka delay system akan diaktifkan, yakni dengan mengaktifkan 5 rest area dan 4 buffer zone yang ada di lintas tengah maupun lintas timur.
"Namun, jika antrean kendaraan sudah mencapai kilometer menjelang pintu gerbang, maka sudah masuk kategori merah. Penanganan yang akan dilakukan adalah seluruh rest area dan tol khusus akan diaktifkan," jelas Muhadjir.
Dalam dapat tersebut, turut hadir Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika.
