Tim Editor
ERA.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, semua partai politik tak perlu masuk dalam pemerintahan ke depan yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu merespons bergabungnya Partai NasDem dan sinyal kerja sama PKB dengan pemerintahan mendatang.
"Kalau saya boleh sarankan secara pribadi tetap sangat baik apa bila ada 1, 2 partai berapa jumlah partainya kalau berada di luar," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Menurutnya, demokrasi berjalan lebih baik apabila ada fungsi kontrol dari partai politik yang berada di luar pemerintahan.
"Karena demokrasi yang baik ada the ruling party, partai-partai yang berada di pemerintahan, tapi juga ada komposisi yang efektif dan produktif," ucapnya.
Wakil menteri ATR itu menambahkan, menjadi oposisi sama mulianya dengan partai pendukung pemerintah. Sebab, kedua pihak sama-sama berfungsi untuk memajukan negara.
Namun dia tak menjawab gamblang partai mana saja yang sebaiknya berada di luar pemerintahan.
"Itu semua berlaku untuk semua partai, siapapun. Yang memang berada di dalam Alhamdulillah, berada di luar puji Tuhan, jadi sama baiknya," kata Toni.
"Jadi oposisi sama mulianya dengan menjadi the ruling party. Karena memiliki fungsi yang sama demi kebaikan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Meski begitu, PSI menyerahkan keputusan siapa saja partai yang hendak diajak masuk ke dalam pemerintahan kepada calon presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.
Sebab, apabila semua partai bergabung dengan pemerintahan pun tak berdampak negatif.
"Jadi siapa yang di dalam siapa yang di luar Monggo kita serahkan kepada Prabowo sebagai orang yang sudah diberikan amanah oleh rakyat," pungkasnya.
