Tim Editor
ERA.id - Presiden Jokowi mengaku tidak memberi masukan soal pembentukan struktur kabinet Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Oh nggak ada, nggak ada,” kata Jokowi ketika ditanyai wartawan tentang masukan untuk pemerintahan selanjutnya, di sela-sela kegiatannya menghadiri peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).
Dia pun mengelak ketika dimintai tanggapan soal wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“(Soal) kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih,” kata Jokowi.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyebut Jokowi menjadi sosok yang paling banyak dimintai pendapat oleh Prabowo terkait pengisian kabinet pemerintahan 2024-2029.
Habiburokhman mengatakan bahwa Prabowo juga menjadikan Presiden Jokowi sebagai mentornya untuk belajar soal kepemimpinan, kerja keras, hingga mengambil keputusan-keputusan di saat kritis.
Meski demikian, dia menampik bahwa hal tersebut merupakan bentuk cawe-cawe atau ikut campur Presiden Jokowi dalam pengisian kursi menteri di kabinet pemerintahan 2024-2029.
"Bukan cawe-cawe. Pastinya, akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai sesuatu yang bagus.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Sebab, kata dia, Indonesia merupakan negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ujarnya.
Dia pun menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik.
