Tim Editor
ERA.id - Calon presiden nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan mengatakan tidak ada larangan bagi presiden untuk memutuskan suatu hal selama keputusan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Termasuk rencana penambahan kabinet di pemerintahan.
Hal ini Anies sampaikan saat menanggapi rencana calon presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang akan membentuk 40 kementerian dan lembaga di pemerintahannya nanti.
"Semua diatur dengan undang-undang. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan," kata Anies kepada wartawan di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Meski demikian, Anies enggan berkomentar lebih banyak terkait hal tersebut. Menurut dia, realisasi wacana itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
"Kewenangan menurut konstitusi sudah diberikan kepada presiden terpilih, maka presiden terpilih memiliki hak prerogratif selama dia berada di dalam koridor undang-undang. Jadi saya tidak mau terlibat di dalam asessment 'oh ini baik, oh ini buruk'. Itu adalah hak presiden terpilih selama itu sesuai aturan undang-undang," jelas Anies.
Sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk 40 kementerian dan lembaga di pemerintahannya nanti. Jumlah itu dinilai gemuk untuk satu kabinet.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan dukungan.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, Indonesia adalah negara besar, sehingga perlu banyak tenaga untuk mengelolanya. Oleh karena itu, wajar apabila di pemerintahan mendatang memiliki banyak kementerian.
"Tantangan kita besar, target target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman.
Dia membantah apabila rencana membentuk banyak kementerian untuk mengakomodasi jatah kursi menteri demi kepentingan politik. Dia meyakini Prabowo juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
Meski begitu, dia menegaskan urusan susunan kabinet maupun jatah menteri merupakan kewenangan Prabowo selaku calon presiden terpilih.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," kata Habiburokhman.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus," pungkasnya.
