Tim Editor
ERA.id - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal penambahan jumlah kementerian yang dinilai untuk mengakomodasi berbagai kepentingan selama kampanye pilpres dan berpotensi meningkatkan korupsi.
Hal ini disampaikan Mahfud saat berpidato di seminar nasional Evaluasi Pemilu 2024 dan Ide Perbaikan ke Depan yang digelar di kampus almamater Mahfud, Universitas Islam Indonesia (UII), di Sleman, DIY, Rabu (8/5).
“Nanti orang bikin pemilu menang karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Dulu kan 26, jadi 34, ini mau ditambah lagi. Besok pemilu, (menteri) ditambah lagi jadi 60. Pemilu lagi, (menteri) ditambah lagi. Kolusinya semakin meluas. Rusak ini negara,” kata Mahfud, dikutip Kamis (9/5/2024)
Pidato Mahfud ini seakan menyindir presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut-sebut bakal menambah jumlah menteri. Dari jumlah saat ini 24 menteri, Prabowo dikabarkan bakal menambah hingga 40 menteri.
Mahfud lantas mencontohkan jumlah kementerian di Negara lain. “Di Amerika Serikat menteri cuma 14, (tugas) dibagi ke dirjen-dirjen dan unit, dikelompokkkan,” katanya.
Pada 2019, Mahfud bersama sejumlah akademisi UII mengusulkan jumlah kementerian bahkan dikurangi.“Kita katakan bahwa kemenko tidak harus ada. Rekomendasinya kemenko dihapus. Kemenko dihapus saja. Tidak ada gunanya,” kata dia.
Namun setelah membaca draf rekomendasi itu, usulan tersebut kemudian diperhalus. “Kemenko tidak harus ada sesuai UU. Tapi semangatnya bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi membatasi jumlah pejabat setingkat menteri,” tuturnya.
Menurut dia, kementerian merupakan sumber potensi korupsi. Alhasil jika ditambah, makin besar pula potensi terjadinya penyalahgunaan. “Semakin banyak (kementerian) semakin banyak sumber korupsi. Semua itu anggaran,” tandasnya.
