Tim Editor
ERA.id - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto belum membahas soal pembentukan kabinet. Dia mengungkapkan, Prabowo masih fokus mengkaji program unggulan, termasuk makan siang gratis.
"Belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis dan beberapa program unggulan pada saat kampanye," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
"Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan," sambungnya.
Dasco menjelaskan, Prabowo sedang merumuskan formula yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang ia janjikan selama masa kampanye Pilpres 2024. Mulai dari pemanfaatan anggaran hingga pola distribusi yang akan diterapkan.
"Dan ini masih belum final, masih dikaji dan masih dalam simulasi-simulasi. Pun juga sedang dilakukan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang," jelas dia.
Disisi lain, Wakil Ketua DPR RI ini juga memastikan, dorongan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bukan untuk mengakomodasi jumlah tertentu menteri. Namun, dia menilai, wacana tersebut kemungkinan bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan nomenklatur.
"Mungkin untuk mengakomodasi kepentingan kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet dimasa depan," ungkap Dasco.
"Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Sehingga saya belum bisa komentar lebih jauh," imbuh dia.
Isu revisi UU Kementerian Negara muncul seiring dengan kabar calon presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian menjadi 40.
Adapun revisi UU Kementerian Negara tercatat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Diduga revisi ini untuk melancarkan rencana Prabowo membentuk 40 kementerian.
Diketahui, dalam UU Kementerian Negara sudah mengatur jumlah kementerian paling banyak 34 kementerian.
Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), mantan Menko Polhukam Mahfud MD, hingga mantan rivalnya di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo.
Mereka menilai, rencana penambahan jumlah kementerian hanya untuk mengakomodir kepentingan politik.
