Tim Editor
ERA.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung kerap menghambat pembangunan. Sebab sering kali terbentur urusan politik.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
"Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati atau wali kota," kata Tito.
Dia lantas mencontohkan banyaknya rivalitas antar kepala daerah apalagi dari latar belakang partai yang berbeda. Habatan politik itu berpengaruh pada pembangunan.
"Satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," ucapnya.
Sementara, situasi yang berbeda terasa dengan para penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Selain itu, penunjukan kepala daerah langsung dari pemerintaah juga mengurangi ongkos politik yang sering terjadi dalam pilkada.
"Pj kan tidak ada. Dia buka kader partai politik, mereka birokrat. Sehingga tidak perlu terjadi konflik politik antara bupati atau wali kota," kata Tito.
Dia menegaskan, tidak pernah meminta apapun kepada para Pj kepala daerah. Oleh karena itu, mereka pun dituntut serius menjalankan tugasnya.
"Tidak pernah dan boleh ditanya seluruh kepala daerah apakah bayar-bayar sama mendagri, enggak ada," tegasnya.
"Karena mereka tidak punya biaya politik sperti teman-teman pilkada yang harus keluar biaya politik tinggi untuk bertarung, ya mereka (Pj kepala daerah) enggak boleh bermian-main seperti yang perlu biaya politik, mengembalikan biaya politik, ini kesempatan juga untuk mereka bekerja dengan baik," pungkas Tito.
