Tim Editor
ERA.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II yang baru dilantik, Thomas Djiwandono alias Tommy memastikan program-program unggulan dari presiden terpilih Prabowo Subianto selaras dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Termasuk anggaran program makan bergizi gratis.
Hal itu merespons isu pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500.
"Yang bisa saya katakan di sini adalah, semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakaj itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh ibu menkeu," kata Tommy dikutip dari kanal YouTube resmi Kemenkeu, Kamis (18/7/2024).
Dia menambahkan, sejauh ini koordinasi dirinya saat masih berada dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dengan Kementerian Keuangan, justru menunjukan konsistensi transisi pemerintahan dari era Presiden Joko Widodo ke kepemimpinan Prabowo Subianto.
Diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja melantik Tommy sebagai wamenkeu II di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7) sore.
Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ditugaskan menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Sekaligus membantu Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam memastikan keberlanjutan kinerja selama transisi pemerintahan mendatang.
"Ini menunjukkan sebetulnya konsistensi dari kita pertama kali bertemu sekitar 3 bulan lalu di gedung ini juga. Ibu Menkeu berkenan bertemu dengan tim sinkronisasi, jadi ini sebetulnya menunjukkan konsistensi tersebut,” ujar Tommy.
Diberitakan sebelumnya, ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida.
Saat itu Irawan bilang, tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.
“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto.
