Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Hukum, Adies Kadir mengatakan, partainya bakal segera menggelar rapat pleno. Langkah ini dilakukan untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum, usai Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
"Jadi di dalam rapat pleno tersebut lah nanti diputuskan dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya," kata Adies dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8/2024) malam.
Adies menjelaskan, seluruh wakil ketua umum memiliki peluang yang sama untuk menjadi Plt ketua umum. Hal ini, jelas dia, sesuai dengan Peraturan Organisasi Nomor 8 Tentang Pergantian Antar Waktu.
"Nah, didalam Peraturan Organisasi PO nomor 8 Tentang Pergantian Antar Waktu, kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Airlangga sebagai Plt," jelas Adies.
Adies menegaskan, dalam aturan yang berlaku di tubuh Partai Golkar, tidak mengatur posisi Plt Ketum harus diisi oleh wakil ketua umum tertentu. Dia menyebut, pemilihan Plt Ketum itu berdasarkan keputusan rapat pleno.
"Jadi kalau ada yang menyampaikan harus wakil ketua umum A atau wakil ketua umum B, di dalam AD/ART tidak disebutkan harus ke siapa, tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai Plt (Ketum). Tetapi itu semua tergantung keputusan rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat," tegas dia.
"Jadi tidak ada kalau ditanya apakah ada kekosongan atau apa, tidak ada karena wakil ketua umum semua sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap bekerja. Bidang hukum saya bekerja sesuai bidangnya, Pak Doli pemilihan pemilu bekerja di bidangnya semua berjalan sebagaimana mestinya sambil menunggu 1-2 hari ini pleno memutuskan menyikapi surat pengunduran dari Pak Airlangga," sambungnya.
Adies menambahkan, Plt Ketum ini nantinya juga akan mengawal Partai Golkar hingga Musyawarah Nasional (Munas) digelar. Adapun rapat pleno rencananya dilaksanakan pada 13 Agustus.
"Kalau secara konstitusi mestinya plt bisa mengawal sampai dengan proses munas, kita akan melihat nanti bagaimana dinamika Partai Golkar dalan rapat pleno tersebut," ujar Adies.
