Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pihak terkait untuk mengklarifikasi soal dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju di jalur independen di Pilkada Jakarta 2024.
"Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan. Kalau memang itu benar, ya sampaikan, itu salah, tidak boleh dilakukan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pun diharapkan bersikap terbuka dalam menangani polemik ini.
"Kan nanti ada KPU dan KPUD yang kemudian memproses," ujar dia
Sebagai informasi, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 melalui jalur independen.
KPU DKI Jakarta pun telah menyatakan pasangan Dharma-Kun memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar dalam Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen, salah satunya menyerahkan formulir dukungan disertai bukti identitas minimal 618.968 KTP.
Namun, belakangan banyak orang yang komplain di media sosial karena KTP mereka dicatut sebagai pendukung calon tersebut padahal tidak. Diantaranya keluarga Anies Rasyid Baswedan.
Anies Baswedan pun ikut merespons keributan soal pencatutan NIK tanpa izin. Ia mengaku KTP-nya aman, tetapi tidak dengan kedua anaknya.
"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :)," tulis Anies lewat akun X miliknya @aniesbaswedan.
