Tim Editor
ERA.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ketetapan itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam pidatonya saat acara Silaturahmi Kebangsaan dengan keluarga besar Gus Dur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2024).
"Dengan adanya penegasan surat dari pimpinan MPR yang didukung oleh pandangan umum fraksi flaksi dan kelompok DPD pada sidang akhir masa jabatan MPR yang lalu, telah ada ketegasan bahwa TAP MPR Nomor II/ MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," kata Bamsoet.
Dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, MPR mengusulkan agar Gus Dur dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.
Dia menilai, presiden keempat RI itu merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan berjasa dalam memperjuangkan nilai-nilai tolerasi.
"Oleh karenanya, tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan hari ini maupun yang akan mendatang untuk mendapatkan sekali lagi Anugerah Gelar Palawan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan serta selaras dengan martabat kemanusiaan, jasa-jasa, dan pengabdiannya pada bangsa dan negara," kata Bamsoet.
Dia menambahkan, pencabutan TAP MPR ini juga merupakan bentuk upaya rekonsiliasi terhadap keluarga besar Gus Dur.
"Semoga silaturahmi kebangsaan ini menjadi penguat ikatan soliditas kebangsaan diantara sesama anak bangsa dan nilai-nilai kearifan dalam gagasan rekonstitusi nasional menjadi semangat kolektif dan jiwa bangsa kita menjadi lebih hebat lagi. Sekaligus menegaskan kita bukan bangsa pendendam," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, hadir istri Gus Dur yaitu Sinta Nuriyah dan keempat anaknya. mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD hingga mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Terlihat jajaran MPR seperti Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.
