Tim Editor
ERA.id - Partai Golkar memberi sinyal tak masalah apabila jatah kursi ketua MPR periode 2024-2029 bukan untuk partainya. Pihaknya lebih mengedepankan kepentingan negara.
Hal ini merespons soal Partai Gerindra yang mengincar kursi ketua MPR periode 2024-2029.
"Ini urusan negara ya. Urusan negara itu bukan rela enggak rela, tapi urusan ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita jadi kalau kita sudah bicara nasionalisme tentang negara kita pasti ingin yang terbaik yang dihasilkan permusyawaratan itu," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Disinggung soal tradisi kursi ketua MPR menjadi milik partai politik pemeng kedua dalam pemilu, menurutnya hal tersebut kurang tepat. Sebab baru terjadi dalam beberapa periode belakangan saja.
Diketahui, Partai Golkar merupakan partai politik pemenang kedua pada Pemilu 2024 lalu.
Sarmuji menjelaskan, posisi ketua MPR tetap harus melalui proses musyawarah seperti yang tercantum dalam UU MD3.
"Karena permusyawaratan jadi dimusyawarahkan. dan hasil musyawarah itu bisa sama dengan yg lalu, bisa juga tidak sama dengan yang lalu," katanya.
Diketahui, Partai Gerindra melobi partai politik lain demi memperoleh kursi ketua Majelis Permusyawararan Rakyat (MPR). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani diproyeksi menempati posisi tersebut.
Sebagai informasi, penetapan pimpinan MPR periode 2024-2029 dijadwalkan digelar pada hari ini.
Adapun penetapan pimpinan MPR tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.
Disebutkan bahwa pimpinan MPR terdiri dari representasi fraksi dan kelompok. Dari pimpinan yang diajukan, akan ditetapkan satu orang ketua yang dilakukan secara musyawarah mufakat.
