Tim Editor
ERA.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto mengungkapkan, komponen mobil Maung sebagian besar merupakan buatan dalam negeri. Namun, sekitar 30 persen buatan Korea Selatan.
Kompisisinya, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebanyak 70 persen. Sisanya seperti mesin dan kerangka berasal dari Korea Selatan.
"Mobil (Maung) itu luar biasa TKDN sudah 70 persen, kemudian untuk 30 persen itu dari Korea, mercy, Ssanyong lantai dasar, mesin, sama kerangka," kata Putranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Dia mengungkapkan, pemerintah menargetkan mobil Maung diproduksi sebanyak 10.000 unit. Namun, pengerjaannya dilakukan bertahap.
Untuk jangka pendek atau 100 hari kerja, ditargetkan ada 5.000 unit mobil Maung yang sudah siap pakai.
"Itu program 10.000 ke depan. Untuk yang 100 hari kerja, (targetnya) 5.000 sekian, dan itu akan berlanjut," kata Putranto.
Nantinya, mobil Maung bakal jadi kendaraan dinas wajib bagi menteri dan pejabat eselon I. Namun untuk tahap awal, hanya diperuntukan bagi pejabat tingkat pusat.
"Prirotas di sini (menteri dan pejabat eselon I di tingkat pusat). Nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian," kata Putranto.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.
Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.
"Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," ujar Anggito di Yogyakarta, Senin (28/10).
Namun, Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi hal tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, penggunaan mobil Maung hanya sebagai contoh saja. Dia memastikan, hal itu tidak masuk dalam perencanaan.
"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," kata Deni, dilansir dari Antara, Selasa (29/10).
