Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan menilai keributan soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen sudah kontraproduktif. Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, sebaiknya energi bangsa digunakan untuk bersatu menghadapi tantangan ekonomi tahun depan.
Said menilai, partainya sudah mencermati isu kenaikan pajak ini dan memutuskan kalau beberapa program Presiden Prabowo Subianto mesti didukung dengan cara menerima kenaikan pajak dengan tangan terbuka sambil mengawasi jalannya program tersebut.
Suara ini tentunya berbeda dengan teriakan beberapa kader PDIP beberapa waktu lalu yang meminta pemerintah membatalkan atau menunda atau memikirkan ulang kebijakan menaikkan pajak dengan melihat situasi dan kondisi ekonomi sejauh ini.
Said dalam keterangan yang diterima ERA menjabarkan beberapa program itu, yakni: Makan bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp1,8 triliun, pemeriksaan penyakit menular (TBC) Rp 8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun dan lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun.
“Program strategis seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025. Dengan demikian, program itu sesungguhnya sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif. PDIP berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025,” beber Said.
Said bilang, sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, pada tanggal 8 Desember 2024 yang lalu, dia sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah.
Adapun masukan PDIP ke pemerintah adalah sebagai berikut:
Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Subsidi bbm, gas lpg listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.
Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah, khususnya kota kota besar yang memiliki moda transportasi massal. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 ke bawah, serta rumah susun.
Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah.
Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.
Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.
Memastikan program penghapusan kemiskinan esktrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting di bawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen.
