Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan evaluasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Satryo sebelumnya didemo jajarannya gara-gara memecat aparatur sipil negara (ASN) secara sewenang-wenang.
"Kami serahkan kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden yang memang mempunyai kewenangan untuk evaluasi terhadap menteri-menteri yang ada di bawahnya," kata Dasco sebelum memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025), dikutip dari Antara.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Komisi X DPR RI selaku komisi terkait pun mengagendakan rapat dengan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Kamis ini untuk mendalami lebih jauh ihwal polemik pemberhentian ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI.
"Saya pikir Komisi X sudah tepat untuk kemudian meminta rapat agar bisa kami dapat keterangan jelas mengenai apa yang terjadi," ujarnya.
Dasco meminta publik untuk menunggu hasil rapat Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro hari ini.
Sebelumnya, rapat dengan Mendiktisaintek itu dijadwalkan pada hari Rabu (22/1/2025). Namun, ditunda karena Mendiktisaintek Satryo harus datang ke rapat kabinet.
Pada hari Senin (20/1/2025) lalu, ratusan pegawai ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek menggelar aksi damai di depan kantor kementerian setempat.
Aksi tersebut dipicu pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina.
Namun, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah melakukan pemecatan. Dia menyebut mutasi dan rotasi yang merupakan hal biasa di suatu instansi atau kementerian.
"Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada, pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi, benar-benar sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga dari pemerintah maupun nonpemerintah," kata dia di rumah dinasnya. Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025) malam.
