Tim Editor
ERA.id - Hotel Fairmont Jakarta dibanjiri dengan ulasan bintang satu oleh warganet di Google Maps setelah diketahui menjadi tempat DPR RI menyelenggarakan Rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Beberapa ulasan yang ditulis antara lain sebagai berikut:
- Ini untuk pengkhianatan terhadap warga negara, untuk melindungi kejahatan yang disebut DPR.
- Hotelnya dipake buat melanggar perintah efisiensi anggaran pemerintah.
- Penyedia fasilitas dpr untuk sembunyi bahas RUU.
Diketahui, Komisi I DPR RI dan pemerintah menggelar konsinyering Rapat Panja Revisi UU TNI di Hotel Fairmount, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). Adapun rapat panja sudah digelar sejak Jumat (14/3/2025) hingga pukul 22.00 WIB.
Menghadapi kecaman masyarakat yang menganggap DPR RI rapat diam-diam dan melanggar kebijakan efisiensi pemerintah dengan rapat di hotel mewah, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyindir balik para pengkritik.
"Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, UU Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?" kata Utut di Hotel Fairmont, Sabtu.
Revisi UU TNI mengundang polemik sebab dicemaskan dapat menghidupakan kembali dwifungsi ABRI. Ada sejumlah usulan perubahan dalam DIM Revisi UU TNI dari pemerintah, antara lain perluasan penempatan prajurit TNI aktif di 15 kementerian dan lembaga dari sebelumnya hanya 7.
Meski sudah diperluas, pemerintah mengusulkan prajurit TNI bisa menempati jabatan sipil di luar 15 kementerian dan lembaga. Namun, dengan syarat harus pensiun dini.
Bahkan, dalam rapat semalam, DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menambah satu lagi posisi sipil yang bisa ditempati prajurit TNI tanpa harus mengundurkan diri, yaitu di Badan Perbatasan.
"Sudah (sepakat). Dari 15 jadi 16. (Tambahan baru) satu adalah badan perbatasan," kata anggota Komisi I TB Hasanuddin di sela-sela rapat panja revisi UU TNI.
