Tim Editor
ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk menunggu persetujuan dari Menteri Bidang Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.
"Persetujuan bukan di saya, tapi di Pak Muhaimin, tapi yang jelas Menteri Pekerjaan Umum (PU) sanggup, saya sanggup, tinggal persetujuan dari Pak Muhaimin saja," ujar Purbaya, Jumat (17/10) lalu.
Lalu, kata Purbaya, penggunaan dana APBN untuk membangun ulang ponpes Al Khoziny yang ambruk tidak ada kendala. Namun ia menekankan perlu persetujuan dari Menko PM untuk melakukan hal tersebut.
"Kalau saya lampunya hijau terus, modenya mode belanja, asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya tidak ada masalah kalau Menko Muhaimin setuju," jelasnya.
Sebelumnya Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah perlu membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan APBN. Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.
Adapun terkait adanya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.
"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," ujar Cak Imin,.
Di samping itu Menko PM menjelaskan penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat.
Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di Tanah Air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.
