Tim Editor
ERA.id - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berandai-andai menjadi Presiden RI. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA 212) Novel Bamukmin beranggapan bukan tak mungkin Ahok menjadi presiden.
"Ahok jadi presiden bisa saja terjadi karna mengingat rezim ini hanya tunduk kepada juragannnya, bukan kepada rakyatnya. Karena suara rakyat juga percuma mereka bisa tipu daya karena sistemnya mereka yang buat bahkan presidennya kodok sekalipun bisa saja," ujar Novel saat dihubungi wartawan, Senin (19/10/2020).
Namun, Novel mengatakan, bakal ada pertumpahan darah jika Ahok menjadi Presiden. Hal itu terbukti saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pun sudah banyak korban nyawa akibat tindak-tanduknya.
"Kalau Ahok jadi presiden akan terjadi kegaduhan yang luar biasa, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah yang luar biasa karna waktu jadi gubernur atau wakil gubernur saja sudah banyak makan korban nyawa," tegas Novel.'
Menurut Novel, Ahok tak cocok jadi presiden sebab merupakan produk gagal. Kebanyakan jabatan yang dipegang Ahok, kata Novel, hanyalah hasil limpahan. Tidak pernah ada jabatan Ahok yang benar-benar berasal dari pilihan rakyat.
Bahkan ketika Ahok saat ini menjadi Komut Pertamina pun, Novel berkeyakinan, Ahok hanya akan menambah besar jumlah kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan pelat merah tersebut. Belakangan, kata dia, keyakinannya itu terbukti.
"Ahok itu produk gagal dan jabatan yang diemban bukan pilihan rakyat tapi hanya limpahan saja seperti wakil gubernur menjdi gubernur dan menjadi komisaris Pertamina saja bisa rugi dan itu sudah saya katakan jauh-jauh hari sebelum Ahok jadi komisaris Pertamina, akhirnya benar saja rugi tuh," sindir Novel.
Sebelumnya, Ahok mengatakan punya langkah besar jika dia bisa menjadi Presiden RI. Beberapa diantaranya adalah menaikkan tunjangan operasional kepada aparatur negara, asal dalam penggunaan anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu jelas tercatat. Misalnya, masyarakat harus punya jaminan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan pengembangan berusaha bagi masyarakat yang merintis bisnis dari level UMKM.
Demikian pula dengan gaji para prajurit TNI dan Polri juga harus dinaikan. Misalnya, jika seorang anggota TNI atau Polri bertugas ke medan perang maka saat pulang dia berhak mendapatkan diskon 10 persen untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
"Coba kalau kita sampai indomaret beli susu "oh pernah perang nih, ini dapat diskon 30 persn", siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar ya kemenhan yang bayar. Di transfer, kan semua online," kata Ahok dalam channel YouTube Butet Kertaredjasa.
Selain itu, Ahok juga akan membuka kasus-kasus kejahatan kemanusiaan masa lalu. Dia mengatakan akan langsung memproses secara transparan agar rakyat tahu siapa pelakunya dan bagaimana kornologi kejadiannya. Setelah itu, dia akan memberikan pengampunan atau amnesti kepada pelaku. Menurutnya, itu adalah langkah rekonsiliasi yang harus ditempuh untuk mengungkap kejahatan HAM masa lalu, bukan malah menutup-nutupinya.
"Kalau jadi presiden itu gampang, kita tinggal proses supaya rakyat tahu siapa yang berbuat, dari mana perjalanan kejadian seperti itu. Setelah itu sebagai kepala negara berhak memberikan pengampunan. Itu rekonsiliasi bangsa ini," kata Ahok.
