Tim Editor
ERA.id - Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah melewati tahun pertamanya memerintah sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Menggandeng ulama sebagai wapres di periode kedua kepemimpinan Jokowi, apakah Indonesia sudah lebih toleran?
Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim selama satu tahun terakhir ini, Jokowi-Ma'ruf Amin mampu menghadirkan kerukunan antar umat beragama, serta menjadikan Indonesia sebagai rumah besar Pancasila karena terus menjaga toleransi dan kerukunan.
"Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara kuat dan disegani," ujar Jokowi seperti dikutip dari dokumen laporan satu tahun Jokowi-Ma'ruf Amin yang diterbitkan KSP, Rabu (21/10/2020).
KSP, dalam laporan tersebut mengklaim tidak ada orang Indonesia, yang tidak toleran dan menghargai perbedaan baik agama, suku, maupun etnis.
"Pesan ini menjadi bukti pentingnya toleransi semua warga negara. Menyelaraskan perbedaan dengan rumah besar Pancasila menjadi sesuatu yang indah," tulis laporan tersebut.
Selain soal toleransi, laporan KSP tersebut juga mengklaim telah membuat kesetaraan hak bagi kaum difabel, bahkan telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang disebut merupakan amanat perundang-undangan tentang penyandang disabilitas.
"Kini, melalui Perpres No 68 tahun 2020, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) bukti pemerintah memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan para penyandang disabilitas."
Sementara Amnesty Internasional Indonesia memberikan nilai merah soal hak atas kebebasan beragama selama satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dikutip dari akun Twitter @amnestyindo, Amnesty mencatat selama setahun terakhir sedikitnya terjadi 25 kasus terkait rumah ibadah. Hal tersebut berupa penolakan rumah ibadah, perusakan, penyegelan, hingga intimidasi dan pembubaran paksa kegiatan keagamaan.
"Setahun terakhir, terjadi setidaknya 25 kasus terkait rumah ibadah," cuit akun tersebut.
