Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Fadli Zon menilai Indonesia masih memerlukan civil society dan gerakan mahasiswa sebagai alat kontrol. Apalagi parlemen dianggap tak mampu lagi menjadi institusi yang melakukan checks and balance.
"Apalagi karena kekuatan parlemen itu memang di-absorb oleh kekuatan eksekutif dan itu kita lihat gejala paling tidaks setahun belakangan," kata Fadli dalam Youtube Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10/2020).
Ia menambahkan pada periode sebelumnya, parlemen masih diisi oposisi. Tapi oposisi yang mayoritas di parlemen berubah menjadi minoritas.
"Sekarang oposisi menjadi minoritas sehingga kamar legislatif tidak menjadi channel dalam perjuangan masyarakat dan rakyat. Apalagi kedaulatan partai lebih tinggi daripada kedaulatan rakyat dalam prakteknya. Ini yang juga perlu dikoreksi ke depan," kata Fadli.
Fadli menyebut ada semacam dikotomi antara daulat rakyat dengan daulat partai. Sebab sistem di Indonesia menganut presidensil tapi dalam prakteknya seperti parlementer. Sehingga ketika ada partai yang sudah berkoalisi dengan koalisi pemerintah, legislatifnya juga ikut mendukung pemerintahan.
"Padahal seharusnya legislatif tetap menjadi oposisi dalam urusan mengawasi pemerintah, dalam tanda petik oposisi. Artinya sebagai pengawasan, ini yang tidak jalan," kata Fadli.
Menurutnya, fungsi legislatif yang tidak berjalan ini diambil gerakan mahasiswa, buruh, dan bahkan pelajar. Gerakan tersebut justru dianggap positif bagi demokrasi.
"Pendulum kita ini kan dari yang dianggap agak otoritarian, menjadi sangat liberal, kemudian sekarang mungkin kembali lagi gitu ya, dan ada kecenderungan kita kembali keotoritarianims," kata Fadli.
Menurutnya, saat ini konsolidasi kekuasaan berjalan dengan cepat dan berkoalisi dengan oligarki. Akibatnya kekuasaan menjadi sangat absolut.
"Lihat saja penanganan demonstrasi belakangan ini kan luar biasa. Saya kira ini juga perlu dikoreksi. Sekarang belum berdemonstrasi saja sudah dicegah atau ditangkap," katanya.
