Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Fadli Zon menyatakan tak sedikit pun penyesalan dari aparat kepolisian maupun pemerintah atas enam orang pendukung pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang tewas tertembak pada 7 Desember kamarin. Menurutnya, hal tersebut dapat memicu otoritarinisme di rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Otoritarinisme ini bisa dimulai dari sini, karena kelihatan tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Kemudian kita tidak melihat ada belasungkawa dari tokoh-tokoh aparat kemanan dan juga pimpinan pejabat tinggi negara," ujar Fadli dalam acara diskusi daring, Selasa (8/12/2020).
Seharusnya, kata Fadli, harus ada suatu langkah menuntut keadilan atas peristiwa tersebut. Apalagi Polda Metro Jaya sudah mengakui bahwa orang yang tak berseragan yang menguntit rombongan Rizieq Shihab adalah aparat kepolisian.
Dia menilai, jika tidak ada upaya penegakan hukum maka membuat demokrasi di Indonesia kembali mundur ke belakang.
"Dan tidak bisa lagi Indonesia dikatakan sebagai sebuah negara demokrasi," kata Fadli.
Anggota Komisi I DPR RI ini menduga, upaya-upaya pemerintah dengan melibatkan aparat keamanan baik Polri maupun Badan Intelejen Negara (BIN) dan menjadikan Rizieq semacam momok serta ditambah tewasnya enam orang pendukungnya merupakan upaya mempercepat titik kulminasi.
Apalagi, kata Fadli, tidak ada alasan atas tuduhan pelanggaran protokol kesehatan yang ditujukan kepada Rizieq Shihab dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk melakukan upaya operasi-operasi intelejen yang luar biasa.
"Tentu saja bagi saya ini sebuah peristiwa yang bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM," pungkasnya.
